News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

PANDEMI MENJADI MOMENTUM PERKUAT SOLIDARITAS, KONEKTIVITAS DAN KREATIVITAS

PANDEMI MENJADI MOMENTUM PERKUAT SOLIDARITAS, KONEKTIVITAS DAN KREATIVITAS

JAKARTA -  Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. Rudy Hardjanto mengatakan situasi pandemi saat ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, konektivitas dan kreativitas. Kita bersama-sama menghalau virus Covid19. Pandemi saat ini adalah perang dan umat manusia semua bersatu dalam tujuan yang sama untuk mengalahkan Covid 19. Hal itu disampaikan dalam Konferensi Nasional Konsorsium Publikasi Bidang Ilmu Sosial di Jakarta, Rabu (28/7). Acara yang diinisiasi oleh Konsorsium Publikasi Ilmiah Bidang Ilmu Sosial dengan Universitas Nasional sebagai Host dan Co-Host: UKI, Universitas Bakrie, Universitas Binus, Universitas Pelita Harapan, Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Moestopo.

“Covid 19 menjadi musuh bersama bagi semua umat manusia. Tidak seperti pergolakan masa lalu yang melibatkan konflik antar manusia di kedua sisi yang bermusuhan, sekarang umat manusia melawan virus,” tandasnya 

Sementara itu, Prof Syarif Hidayat selaku Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional menggambarkan dari politik domestik, kehadiran pandemi Covid-19  sejak awal tahun 2020 yang lalu, telah menyodorkan pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia, karena secara nyata telah menguji apakah Lembaga Demokrasi di Indonesia, utamanya Partai Politik, Lembaga Perwakilan, dan Birokrasi, telah menunjukkan “jati diri dan kapasitasnya” dalam menginisiasi maupun implementasi program penanggulan virus corona yang meresahkan tersebut. Realitas mengindikasikan bahwa tiga lembaga demokrasi tersebut cenderung terlihat hanya “nyata dalam struktur”, tetapi “tidak kentara dalam fungsi”.  

Silang sengkarut implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, merupakan salah satu indikasi dari betapa lemahnya kapasitas lembaga birokrasi. Pada rapat terbatas di Istana Merdeka, 3 Agustus 2020, Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya atas realisasi anggaran yang masih sangat minim. Pernyataan presiden Jokowi ini secara implisit mengisyaratkan bahwa semangat Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai upaya untuk menjawab kondisi darurat (extraordinary) akibat pandemi Covid-19, belum dioperasionalkan secara optimal oleh jajaran Kementerian karena mereka masih terjebak dalam cara kerja rutin (ordinary). Kondisi ini mengindikasikan bahwa reformasi yang berlangsung dalam dua dekade terakhir, baru sampai  pada  menghadirkan Lembaga dan Prosedur Demokrasi (Reformasi Institusi). Sementara, penguatan kapasitas yang semestinya dimiliki lembaga demokrasi itu sendiri, relatif kurang mendapat perhatian yang serius.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai pembicara kunci mengatakan di dalam masa pandemi ini riset sosial ekonomi diperlukan guna membantu pemerintah memahami  perilaku dan seluruh aktor dalam perekonomian yang terdisrupsi akibat adanya pandemic Covid 19. “Dengan berbagai riset dan inovasi pemerintah terus merumuskan kebijakan yang berbasis pada riset base policy yang sehingga tentu penerapannya akan lebih baik. Di tengah pelaksaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau  PPKM, pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai kebijakan yang diperpanjang. Dalam mengatasi pandemi Covid tersebut peran riset sosial sangat diperlukan”, ungkap Airlangga Hartarto. 

Ilmu sosial, menurut Airlangga mempunyai peran yang penting dalam menunjukkan dokumen dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana masyarakat merespons dan mengatasi pandemi ini.  Selama ini banyak pihak melihat dalam merespons pandemi ditekankan pada pendekatan medis yang melihat pembatasan gerak masyarakat sebagai salah satu alat utama. Di sisi lain, pelaku ekonomi melihat pendekatan ekonomi yang tentunya mempunyai fokus untuk menghindari agar masyarakat kehilangan penghasilan. 

“Sehingga tentu balance antara penanganan covid untuk kesehatan dan juga kesempatan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Nah ini hal - hal sifatnya tidak ada yang pasti, namun tentu ini perlu dilihat sebagai  kebijakan yang perlu diambil secara seimbang,” ungkapnya.

Acara yang berlangsung secara hybrid; luring dan daring, Rabu (28/7) ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi mengenai pengetahuan dan peradaban dan budaya, memberikan pengetahuan tentang perkembangan sosial, politik dan komunikasi saat ini serta memberi kesempatan kepada peneliti juga akademisi untuk memperluas hasil temuannya kepada masyarakat. (rls)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment