KETUA PGRI KABUPATEN INDRAMAYU MALIK IBRAHIM : MENDUKUNG USULAN PETINGGI MPR-RI PENGANGKATAN 1 JUTA GURU HONORER
INDRAMAYU - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Indramayu Malik Ibrahim, mendukung pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua MPR - RI Ahmad Muzani dalam Forum Group Discusion (FGD), mengusulkan pengangkatan 1 Juta Guru Honorer menjadi pegawai PPPK (Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja) tidak perlu test yang diselenggarakan di salah satu sekolah di daerah Bandung Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).
Malik Ibrahim menjelaskan, di awal Pemerintahan Keduanya, Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, bertekad akan meningkatkan sumber daya manusia.
Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ada persoalan Covid-19 yang menimpa negeri kita dalam dua tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi.
Padahal pendidikan adalah cara untuk paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia.
Semua kegiatan yang menyebabkan perkumpulan banyak orang terhenti, termasuk dunia pendidikan karena semua dilakukan dengan cara daring dan online.
"Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kyai-nya," ujar Malik Ibrahim dalam acara rapat kerja pengurus belum lama ini.
Lanjut Malik Ibrahim, membahas terkait nasib guru honorer di wilayah Kabupaten Indramayu dan sistem pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet dan kuota internet.
"Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, bahkan lama kelamaan hal ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan," ucapnya.
Kualitas SDM kita pada akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Karena dihasilkan dari suatu proses pendidikan yang kurang sempurna. Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik di seluruh pelosok wilayah wilayah Kabupaten Indramayu. Karena sarana dan prasarana kegiatan belajar dengan cara Online Ternyata belum cukup merata.
Atas dasar itu,
menyambut baik usulan rencana pengangkatan satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK. Usulan tersebut menurut Malik, dapat memberikan kepastian para guru honorer dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
Lagi-lagi persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honor untuk menjadi pegawai PPPK.
Kami mendukung usulan dari petinggi MPR - RI mengusulkan agar guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, seharusnya tidak perlu tes.
"Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes, usulan tersebut disampaikan oleh anggota MPR - RI dalam menyikapi seputar dunia pendidikan.
Kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK, menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan.
"Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka," katanya.
Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi. Sehingga dunia pendidikan di Indonesia kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia, tutupnya. (Abdul Gani)
