News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Satreskrim Unit Tipikor Polres Kembali Periksa Dua Pejabat BPBD Indramayu

Kreator Jabar TV

Satreskrim Unit Tipikor Polres Kembali Periksa Dua Pejabat BPBD Indramayu

 


INDRAMAYU- Jajaran Satreskrim Unit Tipikor Polres Indramayu, Jawa Barat, kembali melakukan pemeriksaan terhadap dua orang pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, satu diantaranya eks pejabatan BPBD Indramayu dan satunya pejabat aktif. 

Mereka berdua diperiksa terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi dana refocusing Covid-19 di Kabupaten Indramayu tahun 2020 sebesar Rp 196 miliar, pada pos Belanja Tak Terduga (BTT) pengadaan masker dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Indramayu. 

Kapolres Indramayu AKBP M Lukman Syarif melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Luthfi Olot Gigantara mengatakan, dua pejabat BPBD ini masing-masing berinisial D dan C. Mereka berdua diketahui,  pejabat yang sudah tidak aktif lagi atau pensiun dari BPBD Kabupaten Indramayu dengan inisial D, sementara satunya inisial C pejabat aktif  BPBD setempat. 

Luthfi menambahkan, pemeriksaan kedua orang tersebut dilakukan guna penguatan bukti penetapkan tersangka. selain itu, tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan kembali memeriksa saksi-saksi lain diluar kedua orang tersebut.  

Menurutnya, pemeriksaan itu, nantinya akan semakin menguatkan bukti-bukti dari para calon tersangka yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi terhadap proses pengadaan barang dan jasa sebanyak 2,5 juta masker. 

"Setelah dua orang yang kita mintai keterangan ini, kemungkinan nanti ada keterangan dari saksi-saksi lain," ujarnya, Kamis (18/11/2021). 

Sementara itu, Kuasa Hukum Terperiksa C, Khalimi SH MH, mengungkapkan, walaupun tindak pidana korupsi salah satu yang  dikecualikan dari restoratif justice, alangkah baiknya jika terperiksa telah mengembalikan uang diduga hasil gratifikasi yang nilainya relatif kecil, untuk tidak dilanjutkan ke tahap pengadilan. 

"Hitungan saya,  jika terdakwa disidangkan di pengadilan tipikor karena dugaan gratifikasi relatif kecil, tidaklah sebanding dengan biaya operasional pulang pergi Indramayu-Bandung," ungkap Khalimi. 

Menurutnya, sebuah ironi dalam kasus ini, dimana suasana pemeriksaan atau audit dilalukan saat  meredanya situasi Pandemi Covid-19, tentu sangat berbeda dengan suasana yang dirasakan pada saat situasi darurat, dimana posisi terperiksa saat itu telah berkontribusi besar dalam penanganan Covid-19. Seperti halnya pemeriksaan atau audit dilakukan tidak pada saat musibah banjir bandang, namun diperiksa saat kemarau di mana masyarakat sudah pulih normal aktivitasnya. 

"Idealnya, pemeriksaan atau audit oleh institusi manapun, mestinya dilakukan pada saat situasi darurat. Jangan pada saat usai keadaan darurat agar merasakan langsung kenapa dilakukan. Potensi perbuatan melawan hukum terhadap aparatur sipil negara sangat terbuka jika pemeriksaan atau audit dilakukan pasca situasi darurat. Situasi bathinnya sungguh berbeda. Maaf ini usulan," tegas dosen pasca UTA'45 Jakarta ini. 

Khalimi mengaku, akan berjuang membela kliennya dengan merujuk pada jaminan keamanan atau efektivitas hukum yang pernah diterbitkan berupa Perpu No. 1 Tahun 2020, dimana pada pokok intinya bahwa  aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas penanganan Covid -19 secara ikhlas beritikad baik tidak dapat dituntut baik secara pidana dan atau perdata. 

"Kami akan berjuang untuk dilakukan penanggulangan penahanan nantinya, apalagi pihak istrinya juga sudah menjamin dan bertanggungjawab untuk tidak melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti," tutupnya. (Abdul Gani)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.