News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Kuwu Harus Memahami Penggunaan Anggaran Program Ledig dan Program Dekat di Kabupaten Indramayu

Kuwu Harus Memahami Penggunaan Anggaran Program Ledig dan Program Dekat di Kabupaten Indramayu

 


INDRAMAYU -Program Ledig (Lebu Digital) dan Program Dekat (Desa Kabeh Terang), rupanya masih belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian Kuwu atau Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Indramayu. 

Di lapangan, ada beberapa Kuwu justru masih ada yang gagal paham atas kedua program prioritas dan menjadi salah satu unggulan. Kekurang pahaman itu sebagian besar menyoal penggunaan anggarannya dari mana. 

Ini penjelasan soal biaya program Ledig dan program Dekat. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik, Setda Indramayu, Sugeng Heryanto, menjelaskan, Ledig dan Dekat sebenarnya telah masuk dalam struktur pembangunan yang telah diatur dalam Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. 

Dalam Permendes, kata dia, dana desa (DD) boleh bahkan harus digunakan untuk membiayai dua kegiatan prioritas tadi yakni Ledig dan Dekat. 

"Ledig itu sama saja dengan desa digital, beda penamaan saja, tetapi esensinya sama. Jadi jangan salah pemahaman. Dalam Permendes no. 7 tahun 2021 ada diatur soal desa digital. Golnya untuk mewujudkan smart city di setiap desa," kata dia. 

Lebih rinci Sugeng menjelaskan, kabar yang beredar seolah-olah Pemkab Indramayu memaksa pemerintahan desa menggunakan DD untuk program Ledig itu tidak beralasan. 

Sebab esensi dari Ledig atau desa digital sebenarnya sudah masuk dalam skala pembangunan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Jadi yang dimaksud itu untuk pembelian atau pengadaan komputer dan perangkat pendukungnya. Tujuannya agar seluruh desa bisa melakukan pelayanan cepat dan baik secara digital, tidak lagi manual. Besaran anggarannya antara Rp20 juta sampai Rp25 juta," tukas dia.

Ia mencontohkan, pasal 6 ayat 2 huruf a Permendes menyebut penggunaan DD diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. 

"Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs, di dalamnya ada yang mengatur tentang Desa Berjejaring. Nah, jelas kan, Ledig itu ya sama saja desa digital," tegas Sugeng. 

Sementara itu menyangkut soal program Dekat, Sugeng menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. 

Dalam program Dekat, telah diatur juga mengenai kewenangan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) berdasarkan status jalan. 

Misalnya, kata Sugeng, jika berstatus jalan kabupaten maka yang berkewajiban memasang PJU untuk program Dekat adalah Pemerintah Kabupaten. 

"Untuk desa silahkan memasang PJU di jalan atau gang milik desa itu sendiri, tidak perlu memasang di jalan kabupaten, provinsi apalagi nasional. Salah satu tujuannya agar akses warga berupa jalan desa dan gang menjadi terang dan akan menekan angka kriminal," ujar Sugeng. 

Dalam perkembangan yang sama Sugeng juga menjelaskan pembiayaan Ledig dan Dekat itu bisa dari banyak sumber. Selain DD, pemerintah desa juga bisa menganggarkan melalui ADD, PADes dan bagi hasil pajak, serta sumber-sumber lain yang sah. 

"Jadi jangan yang diributkan sumbernya DD saja, sebab pelaksanaan kegiatan desa yang tentu saja harus sejalan dengan pemkab, sumber anggarannya bisa dari yang macam-macam itu," ungkapnya. 

Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Indramayu Ari Risdianto menjelaskan, setiap tingkatan pemerintahan di wilayah Kabupaten Indramayu dari mulai Pemerintahan Des (Pemdes) harus mendukung Visi dan Misi Bupati Indramayu. Termasuk 10 program unggulan Bupati Hj.Nina Agustina sesuai dengan batasan kewenangannya.

Dikatakan Ari, dalam pelaksanaan anggaran desa telah diatur dalam permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yaitu pelaksanaan anggaran di desa yang berasal dari APBDes yang disusun berdasarkan RKPDes merupakan RPJMDes. Hal itu disusun pada awal Kuwu dilantik dan setiap RPMDes harus mengacu kepada RPJM Kabupaten Indramayu.

Lanjut Ari, apabila terdapat RPJMDes yang tidak sesuai dengan RPJM Kabupaten Indranayu, maka setiap Kuwu segera melakukan perubahan RPJMDes yang telah dibuat.

Menurutnya, rincian belanja telah diatur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 pada pasal 16 dan 17, bahkan di pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menambahkan kegiatan yang tidak dirinci di pasal 17. Sehingga kata Ari, pelaksanaan 10 program unggulan Bupati Indramayu Hj Nina Agustina sepeti program Ledig dan Dekat (Desa Kabeh Terang) dengan pemasangan PJU di jalan-jalan desa dapat dianggarkan dalam APBDes dan Klasifikasi Belanja Perhubungan atau peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Permendagri (pasal 17 ayat 2 dan ayat 3), serta program Ledig dan program Dekat dapat dianggarkan di APBDes sepanjang digunakan untuk mendukung digitalisasi desa, tutupnya. (Abdul Gani)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.