News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Hj. MEGAWATI, KONSTITUSI DAN PILPRES 2024

Hj. MEGAWATI, KONSTITUSI DAN PILPRES 2024

 


Oleh : H. Adlan Daie

Staf pengajar di pesantren Al Mukminin Indramayu Jawa Barat 


Hj  Megawati Soekarno Puteri, ketua umum PDI Perjuangan hingga saat ini tidak bergeming dengan "godaan" politik untuk terlibat dalam wacana amandemen konstitusi (UUD 1945 hasil amandemen 2002) terutama tentang perubahan masa jabatan presiden hingga tiga periode atau penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Wacana di atas nyaring dan bergelombang disuarakan sejumlah menteri, ketua umum partai, elite relawan politik, framing hasil survey dan terakhir  disuarakan pula oleh dua ketua lembaga  negara, yakni ketua DPD RI,  la Nyala Mattaliti dan ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Keteguhan sikap politik Hj. Megawati di atas mengirim pesan politik sangat mendasar bahwa konstitusi harus diletakkan sebagai "rule game" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks ini untuk memastikan hak hak politik warga negara terjamin dalam ikut menentukan sirkulasi kepemimpinan politik periode lima.tahunan. 

Konstitusi bukan alat transaksi tukar tambah kepentingan yang bisa "di utak utak" secara pragmatis demi sharing politik kekuasaan sekalipun menguntungkan partai yang dipimpinnya, PDI Perjuangan dalam jangka pendek. Hj. Megawati teruji dan tangguh berpegang teguh pada konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks di atas itulah penulis memahami basis rasionalitas Kementerian Sekretariat Negara  (Kemensekneg) RI memberi julukan resmi pada Hj. Megawati presiden RI ke-5 sebagai "ibu penegak konstitusi". 

Sayangnya keteguhan sikap Hj. Megawati sebagai "penegak konstitusi" seringkali abai diperhatikan bahkan gagal dipahami sejumlah elite politik dan lembaga survey yang membombadir dengan framing opini seolah olah Hj. Megawati mudah ditundukkan oleh manuver dan infiltrasi kepentingan politik mereka.

Dalam perspektif politik Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan ada tiga skenario yang disiapkan para oligarkh yang nyaman dengan zona kekuasaan hari ini, yaitu, skenario presiden tiga periode, penundaan pemilu dan atau mempersiapkan capres "boneka" yang bisa diatur para oligarkh.

Dalam konteks pandamgan politik Masinton Pasaribu di atas spirit penolakan Hj.Megawati atas amandemen konstitusi di atas dan posisi politiknya sebagai "veto player" tunggal arah kebijakan politik PDI Perjuangan belum memutuskan capres yang hendak diusungnya dapat dimaknai bahwa konstitusi dan kontestasi pilpres 2024  harus dihindarkan menjadi "alat dagang" politik para oligarkhis.

Inilah keteguhan sikap politik Hj. Megawati Soekarno Puteri, seorang ketua umum PDI Perjuangan, bukan sekedar anak biologis tapi sekaligus anak ideologis Bung Karno, Ayahandanya, presiden RI pertama. Hj. Megawati tegak lurus pada konstitusi, berdaulat secara pilitik, kokoh secara ideologis dan berkepribadian kuat dalam berkebudayaan.

Hj.Megawati tidak mudah tunduk pada framing media dan "ancaman" lembaga survey yang memframing PDI Perjuangan akan "anjlok" secara elektoral jika tidak mengusung capres Ganjar Pranowo. Justru PDI Perjuangan dibawah kepemimpinannya dua kali menang pemilu karena keteguhan sikap politiknya tidak tunduk pada "mainan" politik dari luar PDI Perjuangan.

Pun dalam hal menentukan capres dari PDI Perjuangan  tidak ditentukan oleh variabel tunggal tentang elektabilitas yang hendak "dipaksakan"  sejumlah lembaga survey. Hj. Megawati lebih jauh meletakkan kontestasi pilpres 2024 demi menjaga kesinambungan nilai nilai perjuangan dan ideologii kebangsaan PDI Perjuangan yang tidak dapat ditukar hanya dengan kemenangan elektoral berbasis kapitalisme modal para oligarkhi politik.

Itulah yang harus dipahami oleh para petualang politik, elite relawan politik musiman, pengamat politik dan lembaga survey (berbayar) dari keteguhsn sikap politik Hj.Megawati, konsisten dan tegak lurus pada konstitusi, demi maslahat kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Wallahu a"lam bish showab !(*)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.