News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

RIDWAN KAMIL DAN ISSU ANGGARAN SATU TRILIUN UNTUK NU JAWA BARAT

RIDWAN KAMIL DAN ISSU ANGGARAN SATU TRILIUN UNTUK NU JAWA BARAT

 


Oleh. : H. Adlan Daie.

Pemerhati politik dan sosial keagamaan.


Penulis sungguh terkejut dan "speechless" membaca media online "jabarnews" (edisi 18/12/2022) menurunkan berita dengan judul sangat hiperbolik dan "sexi", yakni *"Ridwan kamil mengaku gelontorkan Satu Triliun untuk NU Jawa Barat"*. Judul tersebut diangkat media di atas bersumber dari sambutan Ridwan Kamil dalam acara "resmi" pembukaan Mukerwil NU Jawa Barat di pesantren "Al Mujahirin", Purwakarta, tanggal 16-17 Desember 2022.

Bantahan disampaikan, pengurus NU Jawa Barat, Kurnia Permana Kusumah bahwa  pernyataan Riidwan Kamil di atas menurutbya berpotensi memecah belah NU Jawa Barat. *_"Pernyataan Emil tidak menenangkan, tidak membuat nyaman pengurus NU jawa barat, karena kita akan dikejar kejar  pengurus cabang. Jadi tidak bertanggung jawab pernyataan itu"_*, ujar Kurnia dalam klarifikasinya sebagaimana dikutip media yang sama di atas.

Faktanya anggaran satu triliun tersebut adalah perhitungan  akumulasi anggaran selama 4 tahun kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat yang dikucurkan antara lain dalam bentuk program kepada lembaga lembaga yang diidentifikasi milik "keluarga besar NU" atau dikelola tokoh tokoh NU struktural dan kultural di Jawa Barat Jadi bukan dana hibah dalam konteks "fresh money"untuk keperluan opesional dan pembiayaan kegiatan NU Jawa Barat sebagai "jam iyah" (organisasi) - kecuali "dana hibah" rutin tahunan yang diterimanya  sangat kecil. 

Di era rejim media sosial pernyataan Ridwan Kamil yang diframing dalam judul media di atas dapat dikategorikan apa yang disebut oleh para pengamat politik dengan istilah *"post truth"* atau "pasca kebenaran".  Dalam kamus "museum off hoaxes" seperti dikutip Dr. Mohamad Robi, dosen UI, "post truth" dapat dimaknai secara simpel, yakni "kebohongan yang dibungkus fakta fakta". Artinya, fakta dana satu triliyun di aras dinarasikan di ruang  publik di luar konteks dan, "misleading", cenderung menimbulkan penyesatan kesan yang merugikan NU jawa barat sebagai "jam'iyah".

Dalam konteks itulah sudah tepat klarifikasi yang disampaikan Kurnia Permana Kusumah di atas. Tentu PWNU Jawa Barat sebagai "jami iyah" penting pula  melakukan klarifikasi dan "tabayyun" secara bermartabat dan proporsional bukan sekedar untuk mengakhiri isu isu sensitif tersebut di ruang publik melainkan lebih dari itu dalam kerangka menjaga "kredibilitas" NU Jawa Barat dalam relasi "trust" dengan  "jamaahnya"  di level akar rumput agar tidak "longgar" daya ikatnya.

Dalam penelitian LIPI (2018) seperti dikutip Amin Mudakir, peneliti LIPI  ditemukan fakta bahwa meskipun populasi muslim di Jawa Barat secara umum (lebih dari 70%)  dekat dengan tradisi ormas NU seperti gemar ziarah kubur, tahlilan, qunut di shalat shubuh dll akan tetapi hanya 9% yang mengikatkan diri pada jam iyah NU.

Burhanudin Muhtadi, Direktur eksekutif  lembaga "Indikator Politik" dalam penelitiannya (2019) tentang tingkat moderasi beragama juga menemukan fakta relatif sama dengan hasil penelitian LIPI di atas bahwa populasi muslim di Jawa Barat daya ikatnya  ke ormas NU "lebih longgar" dibanding jawa timur dan jawa tengah.

Daya ikat yang "longgar" itulah menjadi lahan subur tumbuhnya komunitas muslim baru di Jawa Barat  seperti komunitas pemuda hijrah, muslimah hijabis dan menjamurnya pesantren modern "islamic boarding school" yang mendapatkan spirit penguatannya dalam momentum demonstrasi besar 212 di mana basis "suplay" massa besar secara militan dari komunitas muslim Jawa Barat.

Itulah tantangan NU Jawa Barat yang sesungguhnya sebagai *"jam'iyah diniyah wal ijtimaiyah"*,  untuk meng clear kan isu isu di atas secara bermartabat dalam kerangka merawat dan meningkatkan relasi "trust" antara "jam iyah" dan "jama'ah" selain tentunya penguatan pesantren, layanan sosial, pendidikan umum,  majelis takilim dan lain lain jauh lebih penting dari sekedar terjebak pada pesona panggung politik elektoral yang justru bisa merugikan NU sendiri dalam relasi "trust" dengan "jamaahnya". 

Wassalam. (*)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.