News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

MENYELAMATKAN NASIB PPP 2024

MENYELAMATKAN NASIB PPP 2024

 


Oleh : H. Adlan Daie

Pemerhati politik dan staf pengajar di Pesantren Al Mukminien Indramayu, Jawa Barat


Insiasi Nyai Hj. Mundjidah, puteri KH. Wahab Hasbullah, salah satu pendiri  Nahdlatul Ulama (NU) dan kini beliau bupati Jombang sekaligus ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur agar PPP kembali menggunakan lambang "Ka'bah" lama tanpa tambahan warna "merah putih" adalah cara cerdas dan tepat dalam ikhtiar penyelamatan PPP menghadapi kontestasi pemilu 2024, satu tahun ke depan.

PPP tidak perlu mengaburkan kekuatan "identitas politiknya" sekedar hendak menegaskan kecintaannya pada NKRI dengan menambah nambah warna "merah putih" dalam lambang "Ka"bah". Keislaman dan kebangsaan adalah "satu tarilkan" nafas perjuangan PPP sejak awal didirikan tahun 1973. ibarat dua keping logam dalam.satu mata uang, tak dapat dipisahkan satu sama  lain.

Itulah sejatinya kekuatan "identitas politik" PPP yang nyaris hilang dalam pemilu 2019 sehingga hampir mengakhiri  kiprah politik PPP dalam sejarah perjalanan politiknya sejak menjadi peserta pemilu tahun 1977. Hasil pemilu 2019 paling "terpuruk" bagi PPP dalam lima kali pemilu di era reformasi bahkan nyaris "terlempar" dari "kursi senayan" , nyaris di bawah, ambang batas parlemen (4%).

Tak terbayangkan bagaimana nasib  PPP kelak dalam kontestasi pemilu 2024 tanpa branding kekuatan "identitas politiknya.  Rilis hasil survey opini publik sejumlah lembaga survey akhir tahun 2022  tentang potret elektoral 18 partai politik peserta pemilu 2024 PPP rata rata dalam rentang angka elektoral  2 - 3%, di bawah ambang batas parlemen sebesar 4%.

Dalam buku biografi KH. Bisri Sansyuri berjudul "Tegas Berfiiqih, Lentur Bersikap" dilukiskan betapa berat perjuangan KH Bisri Sansuri, kakek Gusdur dari "trah" ibu, Pendiri pesantren Mambaul Maarif  Denanyar Jombang. Teguh dalam mempertahankan gambar "Ka'bah" sebagai lambang  politik PPP.  Gusdur menggambarkan kakeknya ini "lurus, ketat dan serba fiqih". 

Berkali kali Jenderal Amir Mahmud , Menteri Dalam Negeri sekaligus ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan Laksamana Sudomo, Pangkobkamtib - waktu itu meloby dan "menekan" KH. Bisri.Sansyuri, Rois 'Am PBNU melalui berbagai cara untuk merubah lambang Ka'bah dengan gambar "bintang" seperti terdapat dalam salah satu gambar di lambang garuda Pancasila.

"Sudah, nggak.usah ada ppp saja. Kalau tidak memakai simbol ka'bah. Tidak usah ada partai", ujar KH. Bisri Sansyuri dikutip dari buku biografi di atas. KH. Bisri Sansyuri mendalilkan bahwa lambang  ka'bah sebagai kiblat  persatuan umat islam, representasi politik dari fusi partai NU, Perti, Parmusi dan PSII.  Rejim Orde Baru begitu kuat pun akhirya "luluh" juga atas keteguhan sikap batin KH. Bisri Sansyury tentang lambang ka'bah PPP.

Konstruksi di atas mengirim pesan historis betapa penting usulan Nyai Hj. Mundjidah di atas hendak mengembalikan PPP ke lambang ka'bah lama dalam ikhtiar penyelamatan PPP menuju pemilu 2024. Bukan sekedar romantisme masa lalu, lebih dari itu, mengutip Dr. Affan Gafar, salah satu perancang Undang Undang politik 1999 bahwa kekuatan PPP dalam pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi adalah "identitas politik" keislamannya.

PPP dalam.pemilu 1999 di tengah menjamurnya kehadiran partai partai berbasis ormas dan massa Islam PPP tetap "eksis" di tiga besar  setelah PDIP dan partai Golkar. PPP tetap mampu menjadi partai Islam terbesar di parlemen (59 kursi) meskipun dijepit oleh  PKB (51 kursi), PAN (35 kursi), PBB (13 kursi) dan partai partai Islam "medioker" lainnya.

Pointnya adalah dalam konteks penyelamatan PPP sebagai asset politik umat Islam dalam pemilu 2024 selain menghindari konflik internal, tidak terpapar prilaku korupsi dan hal terpenting adalah penegasan "identitas politik" Islam PPP di ruang publik bahwa PPP hadir representasi politik dari keragaman ormas ormas Islam di Indonesia.

Peneguhan kembali "identtitas politik"  PPP tentu berbeda dengan "politik identitas" yang akhir akhir ini dikampanyrkan untuk dijauhkan di ruang narasi publik. "Identitas politik" Islam PPP adalah warna kekhususan politik PPP dari sanad berdirinya sementara "politik identitas" adalah gerakan politik memainkan agama, ras dan suku untuk menyerang kelompok lainnya.

Cara di atas itulah dalam perspektif penulis potensial mampu  menyelematkan nasib PPP dalam kontestasi pemilu 2024. Di luar cara itu "wallahu a'lamu bis shawab".

Wassalam.

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.